Indonesia Perkuat Sertifikasi Minyak Sawit Menuju Pengakuan di Uni Eropa. #ViceMinisterFachir opened Securing Access to EU's Market by Strengthening Sustainable Palm Oil in RI (28/6) Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina meresmikan pengoperasian Sonar Bangla Express rute antar kota Dhaka-Chittagong-Dhaka. Gerbong kereta api tersebut merupakan hasil karya PT INKA yang dibeli oleh Railway Bangladesh sebanyak 150 unit. Denpasar - LOT Polish Airlines memulai penerbangan langsung dari Warsawa ke Denpasar. Ini merupakan momen bersejarah bagi dunia pariwisata Indonesia terhadap Polandia. #TEI2016 Trade Expo Indonesia dijadwalkan akan kembali digelar pada tanggal 12-16 Oktober 2016. #WamenluFachir jg bertemu dg pelaku usaha Serbia, jelaskan peluang & potensi bisnis di Indonesia #DiplomasiEkonomi. #WamenluFachir melakukan pertemuan dengan Presiden Serbia, Y. M. Tomislav Nikolić (10/11). #WamenluFachir & Presiden Serbia sepakat u/ tingkatkan kerja sama kedua negara. Presiden Serbia jg sampaikan rencana kunjungan ke Indonesia. #WamenluFachir meminta Presiden Serbia u/ kurangi tarif masuk komoditas Indonesia ke pasar Serbia. #DiplomasiEkonomi #DiplomasiUntukRakyat #InfoKemendag Jumlah pengunjung TEI 2015: ±14.000 org dan 2.000 exhibitors. Total Transakasi : USD 909 Juta. #InfoKemendag 5 Produk yang diminati adalah Tekstil dan Produk Tekstil, Furniture, Makanan Olahan, Kopi dan Produk Kimia. #KBRI Hanoi selenggarakan Indonesia Trade Fair and Business Forum di Hanoi. Info lengkap hubungi itfhanoi.2015@gmail.com
Sabtu, 07 November 2015 00:00

Kebijakan Ekonomi Paket VI (01 November 2015)

 

 

    I.     Upaya Menggerakkan Perekonomian Di Wilayah Pinggiran  Dengan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

 

·            Latar belakang :

a.  KEK diposisikan sebagai penggerak perekonomian di wilayah-wilayah yang selama ini belum berkembang. Namun, pengembangan KEK belum memenuhi harapan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No39 Tahun 2009 tentang KEK untuk menciptakan kawasan-kawasan yang menarik sebagai tujuan investasi (foreign direct investment). Hal ini disebabkan antara lain belum ditetapkannya insentif dan kemudahan investasi di KEK.

b.  Saat ini telah terdapat 8 (delapan) KEK yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah, yaitu Tanjung Lesung (Banten), Sei Mangkei (Sumatera Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika (NTB), Morotai (Maluku Utara), Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan) dan Maloi Batuta Trans Kalimantan/MBTK (Kalimantan Timur).

c.  Pada saat ini baru 2 (dua) KEK yang pengoperasiannya sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada awal tahun 2015 dan selebihnya sedang dalam tahap pembangunan.

·            Tujuan dan manfaat yang diharapkan dari adanya kebijakan tersebut:

a.   Memberikan kepastian dan sekaligus memberikan daya tarik bagi penanam modal melalui penetapan PP tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK.

b.  Penerbitan PP ini bukan sekedar menjadikan KEK sebagai kawasan dengan berbagai insentif, tetapi juga bertujuan  untuk:

1.  Mendorong pengembangan dan pendalaman klaster industri berbasis sumber daya lokal yang dimiliki oleh masing-masing lokasi KEK;

2.  Mendorong keterpaduan upaya menciptakan iklim investasi yang baik, yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan PP ini akan efektif apabila Pemda setempat berkomitmen untuk memberikan fasilitas daerah yang diperlukan.

c  Materi yang diatur dalam RPP mencakup bentuk dan besaran insentif fiskal, serta berbagai fasilitas dan kemudahan di bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan kemudahan perizinan.

d.  Investasi pada rantai produksi yang menjadi fokus KEK akan diberi insentif lebih besar dibanding dengan investasi yang bukan menjadi fokus KEK.

·            Pokok-pokok fasilitas dan kemudahan yang akan diberikan di KEK meliputi:

No

Bidang

Fasilitas dan Kemudahan

1.

Pajak Penghasilan (PPh)

1.  Kegiatan Utama (Tax Holiday):

    pengurangan PPh  sebesar 20-100% selama10-25 tahun dengan nilai investasi lebih dari Rp. 1 triliun.

    pengurangan PPh  sebesar 20-100% selama 5-15 tahun dengan nilai investasi lebih dari Rp. 500 milyar.

2.  Kegiatan di luar Kegiatan Utama (Tax Allowance):

    Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% selama 6 tahun;

    Penyusutan yang dipercepat;

3.  PPh atas deviden sebesar 10%

4.  Kompensasi kerugian 5-10 tahun.

2.

PPN dan PPnBM

1.  Impor: tidak dipungut

2.  Pemasukan dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke KEK tidak dipungut

3.  Pengeluaran dari KEK ke  TLDDP  tidak dipungut

4.  Transaksi antar pelaku di KEK: tidak dipungut

5.  Transaksi dengan pelaku di KEK lain: tidak dipungut

3.

Kepabeanan

1.  Dari KEK ke pasar domestik: tarif bea masuk memakai ketentuan Surat Keterangan Asal (SKA)

4.

Pemilikan Properti Bagi Orang Asing

1.  Orang asing/badan usaha asing dapat memiliki hunian/properti di KEK (Rumah Tapak atau Satuan Rumah Susun).

2.  Pemilik hunian/properti diberikan izin tinggal dengan Badan Usaha Pengelola KEK sebagai penjamin

3.  Dapat diberikan pembebasan PPnBM dan PPn atas barang sangat mewah (luxury)

5.

Kegiatan Utama Pariwisata

1.  Dapat diberikan pengurangan Pajak Pembangunan I sebesar 50-100%

2.  Dapat diberikan pengurangan Pajak Hiburan sebesar 50-100%

6.

Ketenagakerjaan

1.  Di KEK dibentuk Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Khusus

2.  Hanya 1 Forum SP/SB di setiap perusahaan

3.  Pengesahan dan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di KEK

4.  Perpanjangan Ijin Menggunakan Tenaga kerja Asing (IMTA) di KEK

7.

Keimigrasian

1.  Fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 5 (lima) kali masing-masing 30 hari

2.  Visa Kunjungan Beberapa Kali (multiple visa) yang berlaku 1 tahun

3.  Izin tinggal bagi orang asing yang memiliki properti di KEK

4.  Izin tinggal bagi orang asing lanjut usia yang tinggal di KEK Pariwisata

8.

Pertanahan

1.  Untuk KEK yang diusulkan Badan Usaha Swasta diberikan HGB dan perpanjangannya diberikan langsung bersamaan dengan proses pemberian haknya.

2.  Administrator KEK dapat memberikan pelayanan pertanahan

9.

Perizinan

1.  Administrator berwenang menerbitkan izin prinsip dan izin usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu di KEK

2.  Percepatan penerbitan izin selambat-lambatnya 3 jam (dalam hal persyaratan terpenuhi)

3.  Penerapan perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (check list)

4.  Proses dan penyelesaian perizinan dan non perizinan keimigrasian, ketenagakerjaan, dan pertanahan di Administrator KEK

  II.     Penyediaan Air Untuk Masyarakat Secara Berkelanjutan Dan Berkeadilan

 

·            Latar belakang:

1.  Air merupakan kebutuhan dasar dan merupakan bagian dari hak azasi manusia serta merupakan unsur strategis dalam pembangunan nasional, Oleh karena itu negara harus hadir dan pengelolaannya.

2.  Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No.85/PUU-XI/2013 memutuskan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Untuk mengisi kekosongan hukum sebagai dampak pembatalan undang-undang tersebut, maka diberlakukan kembali Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan,.

3.  Terdapat 6 prinsip batasan MK, yaitu :

a.  Setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, dan menghilangkan hak rakyat atas air;

b.  Negara harus memenuhi hak rakyat atas air;

c.  Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;

d.  Pengawasan dan pengendalian atas air sifatnya mutlak;

e   Priotritas utama pengusahaan air diberikan kepada BUMN/BUMD sebagai kelanjutan hak menguasai dari negara;

f.  Apabila semua pembatasan tersebut sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

4.  Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan sumber daya air dengan memperhatikan 6 batasan Putusan Mahkamah Konstitusi.

5. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya air khususnya dalam hal pengusahaan dan/atau penyediaan air oleh para pelaku usaha yang berinvestasi di Indonesia, maka pemerintah menyusun RPP tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (RPP Pengusahaan SDA) dan RPP tentang Sistem Penyediaan Air Minum (PP SPAM).

 

·            Tujuan dan manfaat yang diharapkan dari adanya kebijakan tersebut:

1.  Melalui kedua RPP tersebut, pemerintah tetap menghormati kontrak kerjasama pengelolaan sumber daya air hingga berakhirnya perjanjian kerjasama. Namun pemerintah akan meningkatkan pengendalian pelaksanaan kerjasama tersebut melalui penguatan tata kelola perijinan penggunaan air sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat.

2.  Perizinan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air melalui PP SDA diselenggarakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak rakyat atas air, pemenuhan kebutuhan para pengguna sumber daya air dan perlindungan terhadap sumber daya air.

3. Perizinan dalam penyelenggaraan SPAM melalui PP SPAM diselenggerakan dengan tujuan tersedianya pelayanan air untuk memenuhi hak rayat; terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau; tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dengan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.

 

·            Pokok-pokok kebijakan:

 

1)  RPP Pengusahaan Sumber Daya Air (SDA)

Lingkup pengaturan RPP Pengusahaan SDA mencakup pengusahaan sumber daya air : (i) Permukaan dan (ii) Air Tanah.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam RPP Pengusahaan SDA adalah:

a)  Pengusahaan SDA dapat diselenggarakan apabila air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi, serta sepanjang ketersediaan air masih mencukupi.

b)  Izin Pengusahaan SDA diberikan kepada BUMN, BUMD, BUMDes, Badan Usaha Swasta, Koperasi, Perseorangan, dan Kerjasama Badan Usaha.

c)  Izin Pengusahaan SDA tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

d)  Izin Pengusahaan SDA harus memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup, serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara dan kelestarian lingkungan.

e)  Pemberian izin pengusahaan SDA kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan 6 (enam) prinsip batas MK dan sepanjang masih terdapat ketersediaan air.

f)   Izin Pengusahaan SDA atau izin yang diterbitkan untuk tujuan pelaksanaan kegiatan usaha di bidang Sumber Daya Air Permukaan dan Izin Pengusahaan Air Tanah yang telah diberikan sebelum ditetapkannya RPP Pengusahaan SDA dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir.

 

2) RPP SPAM

a)  Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Unit Pelayanan Teknis (UPT)/Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), Kelompok masyarakat, dan Badan Usaha Swasta Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri.

b)  Peran swasta didalam penyelenggaraan SPAM diatur menggunakan norma:

(i)     Investasi Pengembangan SPAM oleh badan usaha swasta mencakup kegiatan di Unit Air Baku, Unit Produksi, dan Unit Distribusi.

(ii)    Pengelolaan SPAM oleh badan usaha swasta mencakup kegiatan unit air Baku dan Unit Produksi.

        Dua norma tersebut membuka  ruang/kesempatan badan usaha swasta dengan tetap memastikan bahwa badan usaha swasta tidak menguasai keseluruhan sub sistem Penyelenggaraan SPAM.

c)  Badan Usaha Swasta dapat melakukan penyediaan air minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri.

d)  BUMN/BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu. Misalnya Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) yang dimiliki badan usaha swasta dipegang oleh BUMN/BUMD sebagai bukti kehadiran Negara.

e) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha swasta untuk kebutuhan sendiri yang telah dilaksanakan disesuaikan dengan ketentuan RPP SPAM dan untuk pelaksanaan penyelenggaraan SPAM yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara Pemeirntah Daerah, BUMN/BUMD dengan badan usaha swasta sebelum berlakunya RPP SPAM dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerjasama.

                 f)  Pengaturan yang bersifat lebih rinci akan diatur melalui peraturan menteri terkait.

Read 2156 times Last modified on Sabtu, 07 November 2015 18:10

Login

Masuk Daftar

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Kode QR

Bahasa / Language

Pencarian

Pengunjung

TodayToday262
YesterdayYesterday245
This_WeekThis_Week1066
This_MonthThis_Month5166
All_DaysAll_Days129405