Indonesia Perkuat Sertifikasi Minyak Sawit Menuju Pengakuan di Uni Eropa. #ViceMinisterFachir opened Securing Access to EU's Market by Strengthening Sustainable Palm Oil in RI (28/6) Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina meresmikan pengoperasian Sonar Bangla Express rute antar kota Dhaka-Chittagong-Dhaka. Gerbong kereta api tersebut merupakan hasil karya PT INKA yang dibeli oleh Railway Bangladesh sebanyak 150 unit. Denpasar - LOT Polish Airlines memulai penerbangan langsung dari Warsawa ke Denpasar. Ini merupakan momen bersejarah bagi dunia pariwisata Indonesia terhadap Polandia. #TEI2016 Trade Expo Indonesia dijadwalkan akan kembali digelar pada tanggal 12-16 Oktober 2016. #WamenluFachir jg bertemu dg pelaku usaha Serbia, jelaskan peluang & potensi bisnis di Indonesia #DiplomasiEkonomi. #WamenluFachir melakukan pertemuan dengan Presiden Serbia, Y. M. Tomislav Nikolić (10/11). #WamenluFachir & Presiden Serbia sepakat u/ tingkatkan kerja sama kedua negara. Presiden Serbia jg sampaikan rencana kunjungan ke Indonesia. #WamenluFachir meminta Presiden Serbia u/ kurangi tarif masuk komoditas Indonesia ke pasar Serbia. #DiplomasiEkonomi #DiplomasiUntukRakyat #InfoKemendag Jumlah pengunjung TEI 2015: ±14.000 org dan 2.000 exhibitors. Total Transakasi : USD 909 Juta. #InfoKemendag 5 Produk yang diminati adalah Tekstil dan Produk Tekstil, Furniture, Makanan Olahan, Kopi dan Produk Kimia. #KBRI Hanoi selenggarakan Indonesia Trade Fair and Business Forum di Hanoi. Info lengkap hubungi itfhanoi.2015@gmail.com
Jumat, 18 Desember 2015 00:00

Kebijakan Ekonomi Paket VII (07 Desember 2015)

Mulai Percepatan Sertifikasi Tanah Hingga Insentif Pajak untuk Industri Padat Karya

Pemerintah memperluas cakupan pemberian insentif dan kemudahan berusaha, tak hanya kepada industri padat karya, tapi juga peningkatan pelayanan terhadap warga yang hendak mengurus sertifikat tanah.
 
Melalui Paket Kebijakan Tahap VII yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution Jumat (4/12) pekan lalu di Istana Kepresidenan tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk mendorong kegiatan berusaha seluruh lapisan industri nasional, baik industri padat karya yang memiliki ribuan karyawan maupun kalangan individu seperti pedagang kaki lima yang ingin mengembangkan usahanya.
 
“Kita harapkan seluruh sektor ini bisa bergerak lebih cepat,” kata Darmin.
 
Percepatan Proses Sertifikasi Tanah
 
Pemerintah perlu mempercepat proses dengan memberi kemudahan kepada masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanahnya. Dengan demikian masyarakat akan memperoleh kepastian hak atas tanah. Untuk itu, pemerintah juga akan memperbanyak jumlah Juru Ukur bersertifikat, terutama dari unsur non-PNS.
 
Selama ini proses percepatan sertifikasi tanah masih terhambat karena terbatasnya jumlah petugas ukur yang hanya berjumlah 4.349 orang. Mereka terdiri dari PNS sebanyak 2.159 orang (efektif bekerja hanya 1.727 orang) dan Petugas Ukur Berlisensi sebanyak 2.190 orang.
 
Padahal jumlah bidang tanah di Indonesia, di luar kawasan hutan, keseluruhannya berjumlah 90.663.503 bidang. Dari angka tersebut, tanah yang telah bersertifikat hanya berjumlah 35.789.766 bidang (40%) sedangkan yang belum bersertifikat berjumlah 54.832.737 bidang (60%).
 
Terbatasnya tanah yang bersertifikat ini pada gilirannya menghambat akses pembiayaan masyarakat untuk mengembangkan usahanya, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena itu pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang melakukan inovasi pelayanan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah, yaitu:
 
Pelayanan Sabtu-Minggu (termasuk di Area Car Free Day), pelayanan malam hari di area Car Free Night Bandung dan Pasar Tradisional di Pandeglang; Membuka outlet pelayanan untuk mendekatkan Tempat Pelayanan Pertanahan dengan Pemukiman Masyarakat (sudah mulai di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Semarang); Melaksanakan Pelayanan “Desa On-Line” di Provinsi NTB, Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Batam, dengan menggunakan fasilitas/ketersediaan internet; Memberikan kelonggaran biaya (Rp. 0,-) bagi pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikeluarkan Kementerian Sosial.
 
Selain itu, pemerintah juga mempercepat jangka waktu pengumuman untuk pendaftaran tanah, yang semula butuh waktu 60 hari untuk pendaftaran tanah secara periodik dan 30 hari untuk pendataran tanah secara sistematik, menjadi 14 hari kerja.
 
Layanan lain adalah mengubah pendaftaran tanah dari cara manual ke sistem elektronik, sehingga total waktu untuk proses sertifikat tanah menjadi 30 hari kerja (1 hari untuk pemeriksaan pemohonan, 10 hari untuk pengecekan dan pengukuran tanah, 3 hari untuk pengolahan data fisik dan yuridis, 14 hari pengumuman, dan 2 hari untuk penandatanganan dan penyerahan sertifikat tanah).
 
Terakhir, pemerintah juga memberikan hak komunal bagi masyarakat adat, serta masyarakat yang tinggal dan hidup di kawasan perkebunan/hutan.
 
Insentif Pajak Bagi Industri Padat Karya
 
Pemerintah memberi perhatian khusus kepada industri padat karya agar tetap bisa berproduksi dengan meringankan beban pajak untuk sementara waktu.
 
Dua kebijakan yang dikeluarkan adalah pertama, menerbitkan Peraturan Pemerintah yang memberi Keringanan Pajak Penghasilan (PPh 21) bagi pegawai yang bekerja pada industri padat karya selama jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang.
 
Kedua, memindahkan bidang usaha pada Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015, yang meliputi Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari , Industri Sepatu Olahraga, dan Industri Sepatu Teknik Lapangan/ Keperluan Industri menjadi bagian dari Lampiran I. Dengan perubahan ini maka ketiga industri tersebut dapat memperoleh fasilitas pajak di seluruh propinsi tanpa pengecualian.
 
Selain itu juga menambah bidang usaha pada Lampiran I  dengan tambahan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil (Garmen) dan Industri Pakaian Jadi dari Kulit.
 
Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan keringan pajak (PPh 21) adalah WP badan yang melakukan pembukuan, menggunakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit  5,000 orang, menyampaikan daftar pegawai yang akan diberikan keringanan PPh 21, dan hasil produksi yang diekspor minimal 50% (berdasarkan hasil produksi tahun sebelumnya).
 
Keringanan ini diberikan untuk lapisan Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp 50 juta.
 
Sedangkan pengaturan persyaratan jumlah tenaga kerja dan lokasi bagi industri alas kaki dan industri tekstil yang berkaitan dengan fasilitas Tax Allowance akan ditampung dalam  perubahan Peraturan Menteri Perindustrian.
 
Industri yang memenuhi persyaratan penerima tax allowance akan mendapatkan beberapa fasilitas antara lain pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung sejak saat mulai berproduksi secara komersial; penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal baru dan/atau perluasan usaha; pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tariff yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda; dan kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Read 1798 times Last modified on Jumat, 18 Desember 2015 20:44

Login

Masuk Daftar

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Kode QR

Bahasa / Language

Pencarian

Pengunjung

TodayToday262
YesterdayYesterday245
This_WeekThis_Week1066
This_MonthThis_Month5166
All_DaysAll_Days129405