Indonesia Perkuat Sertifikasi Minyak Sawit Menuju Pengakuan di Uni Eropa. #ViceMinisterFachir opened Securing Access to EU's Market by Strengthening Sustainable Palm Oil in RI (28/6) Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina meresmikan pengoperasian Sonar Bangla Express rute antar kota Dhaka-Chittagong-Dhaka. Gerbong kereta api tersebut merupakan hasil karya PT INKA yang dibeli oleh Railway Bangladesh sebanyak 150 unit. Denpasar - LOT Polish Airlines memulai penerbangan langsung dari Warsawa ke Denpasar. Ini merupakan momen bersejarah bagi dunia pariwisata Indonesia terhadap Polandia. #TEI2016 Trade Expo Indonesia dijadwalkan akan kembali digelar pada tanggal 12-16 Oktober 2016. #WamenluFachir jg bertemu dg pelaku usaha Serbia, jelaskan peluang & potensi bisnis di Indonesia #DiplomasiEkonomi. #WamenluFachir melakukan pertemuan dengan Presiden Serbia, Y. M. Tomislav Nikolić (10/11). #WamenluFachir & Presiden Serbia sepakat u/ tingkatkan kerja sama kedua negara. Presiden Serbia jg sampaikan rencana kunjungan ke Indonesia. #WamenluFachir meminta Presiden Serbia u/ kurangi tarif masuk komoditas Indonesia ke pasar Serbia. #DiplomasiEkonomi #DiplomasiUntukRakyat #InfoKemendag Jumlah pengunjung TEI 2015: ±14.000 org dan 2.000 exhibitors. Total Transakasi : USD 909 Juta. #InfoKemendag 5 Produk yang diminati adalah Tekstil dan Produk Tekstil, Furniture, Makanan Olahan, Kopi dan Produk Kimia. #KBRI Hanoi selenggarakan Indonesia Trade Fair and Business Forum di Hanoi. Info lengkap hubungi itfhanoi.2015@gmail.com
Rabu, 24 Agustus 2016 00:00

Paket Kebijakan Ekonomi XIII

Siaran Pers
RUMAH MURAH UNTUK RAKYAT
Jakarta, 24 Agustus 2016


Hari ini, Rabu (24/8) pemerintah kembali mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini sejalan dengan Program Nasional Pembangunan 1 (Satu) Juta Rumah sebagai wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita, yakni Pemerintah tidak absen untuk membangun pemerintahan yang efektif, demokratis dan terpercaya; dan juga butir kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
“Dengan paket kebijakan ekonomi ini, akan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII di Istana.


Patut diketahui, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga akhir tahun 2015 lalu, masih ada 17,3% atau sekitar 11,8 juta rumah tangga yang tinggal di hunian non milik (sewa, kontrak, numpang, rumah dinas atau tidak memiliki rumah sama sekali). Sementara, pengembang perumahan mewah masih banyak yang enggan menyediakan hunian menengah dan murah karena untuk membangun hunian murah seluas 5 ha, memerlukan proses perizinan yang lama dan biaya yang besar.
Melalui PKE XIII ini, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk membangun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi. Dengan pengurangan perizinan dan tahapn ini, maka waktu pembangunan MBR yang selama ini rata-rata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari. Adapun rinciannya:

  1. Perizinan yang dihilangkan antara lain: izin lokasi dengan waktu 60 hari kerja, persetujuan gambar master plan dengan waktu 7 hari kerja, rekomendasi peil banjir dengan waktu 30-60 hari kerja, persetujuan dan pengesahan gambar site plan dengan waktu 5-7 hari kerja dan Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Andal Lalin) dengan waktu 30 hari kerja.
  2. Perizinan yang digabungkan, meliputi: (1) Proposal Pengembang (dengan dilampirkan Sertifikat tanah, bukti bayar PBB (tahun terakhir) dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (dilampirkan dengan peta rincikan tanah/blok plan desa) jika tanah belum bersertifikat; (2) Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT)/ Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) digabung dengan tahap pengecekan kesesuaian RUTR/RDTR wilayah (KRK) dan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah/Advise Planning, Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup: SPPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (sampai dengan luas lahan 5 Ha); serta (3) Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup SPPL (luas < 5 ha), rekomendasi damkar, dan retribusi penyediaan lahan pemakaman atau menyediakan pemakaman.
  3. Perizinan yang dipercepat, antara lain: (1) Surat Pelepasan Hak (SPH) Atas Tanah dari Pemilik Tanah kepada pihak developer (dari 15 hari menjadi 3 hari kerja); (2) Pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah (dari 90 hari menjadi 14 hari kerja); (3) Penerbitan IMB Induk dan pemecahan IMB (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja); (4) Evaluasi dan Penerbitan SK tentang Penetapan Hak Atas Tanah (dari 213 hari kerja menjadi 3 hari kerja); (5)
    Pemecahan sertifikat a/n pengembang (dari 120 hari menjadi 5 hari kerja); dan (6) Pemecahan PBB atas nama konsumen (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja).

Pemerintah berharap, dengan PKE yang baru ini maka pembangunan rumah untuk MBR dapat lebih cepat terealisasi. Sebab, pengurangan, penggabungan, dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah MBR, akan mengurangi biaya untuk pengurusan perizinan hingga 70%. (ekon)

Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
twitter: @perekonomianRI
website: www.ekon.go.id

Read 1482 times Last modified on Selasa, 06 September 2016 09:54
More in this category: « Paket Kebijakan Ekonomi XII

Login

Masuk Daftar

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Kode QR

Bahasa / Language

Pencarian

Pengunjung

TodayToday258
YesterdayYesterday245
This_WeekThis_Week1062
This_MonthThis_Month5162
All_DaysAll_Days129401