KEBIJAKAN PERDAGANGAN BARANG INTERNASIONAL

Persetujuan dan Peraturan WTO

WTO memiliki sekitar 60 persetujuan, lampiran (annexes), keputusan, dan kesepakatan, yang mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa, dan kekayaan intelektual. Prinsip umum terdapat dalam GATT, GATS, dan TRIPs, sementara terdapat persetujuan-persetujuan khusus yang mengatur mengenai berbagai aspek dari perdagangan.
Untuk persetujuan dan peraturan WTO yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan barang, adalah sebagai berikut:


Penurunan Tarif
Fokus penurunan tarif telah dilakukan sejak masa GATT 1948, dan dilanjutkan pada Putaran Uruguay 1986-1994. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan prediktibilitas perdagangan internasional, dimana negara-negara anggota diharuskan mencantumkan penurun tarif yang diikat (bound tariff) ke dalam lampiran Marrakesh Protocol, khususnya GATT 1994, yang menjadi dasar hukum persetujuan penurunan tarif.

Dari hasil Putaran Uruguay tersebut, negara-negara maju rata-rata meningkatkan jumlah bound tariff dari 78% menjadi 99%. Sementara, negara berkembang mengikatkan bound tariff dari 21% menjadi 73%. Keberhasilan Putaran Uruguay juga terlihat pada penurunan tarif yang dilakukan negara maju. Sekitar 40% produk-produk industri yang masuk ke negara maju mengalami penurunan tarif dari 6,3% menjadi 3,8%, dan yang memperoleh duty free (tarif 0%) meningkat dari 20% menjadi 44%. Selain itu, proporsi produk impor yang dikenakan tarif lebih dari 15% di negara maju turun dari 7% menjadi 5%.


Produk Pertanian
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menyita perhatian khusus negara-negara WTO, karena pembahasannya yang cenderung kompleks dan bersifat politis.
Tujuan utama pembahasan isu pertanian dalam WTO adalah untuk membangun sistem perdagangan yang lebih adil yang akan meningkatkan akses pasar dan meningkatkan mata pencaharian petani di seluruh dunia
Sejumlah pilar utama dalam Persetujuan Pertanian WTO yang perlu mendapat perhatian a.l.:

  • Akses pasar – mencakup hambatan perdagangan seperti penetapan tarif untuk impor
  • Dukungan domestik – mencakup penggunaan subsidi dan program dukungan yang dapat mendorong produksi
  • Kompetisi ekspor – mencakup penggunaan subsidi ekspor dan program dukungan pemerintah yang memberikan subsidi untuk ekspor

Sanitary and Phytosanitaray Measures (SPS)
Persetujuan SPS mengatur mengenai keamanan pangan dan standar kesehatan hewan ternak dan tanaman pangan. Persetujuan ini ditujukan untuk menjamin konsumen mendapatkan produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi dan, pada saat bersamaan, untuk memastikan bahwa suatu peraturan kesehatan dan keamanan produk yang ketat tidak digunakan sebagai alasan untuk melindungi produsen domestik.

Ketentuan SPS mengizinkan anggota untuk menerapkan standar masing-masing, yang mengacu pada rekomendasi, panduan, dan standar internasional, serta diperbolehkan untuk menerapkan tindakan yang menghasilkan standar yang lebih tinggi dari standar internasional selama terdapat alasan atau justifikasi ilmiah. Persetujuan ini juga memperbolehkan anggota untuk menggunakan standar dan metode yang berbeda-beda, selama negara pengekspor dapat membuktikan secara ilmiah kualitas standar dan efektifitas metode yang dihasilkan sama dengan standar perlindungan kesehatan yang diberlakukan di negara pengimpor


Peraturan Teknis dan Standardisasi
Penerapan peraturan teknis dan standardisasi penting bagi pemerintah untuk berbagai alasan termasuk untuk keamanan dan perlindungan manusia, hewan, tumbuhan, kesehatan, lingkungan, dan kepentingan konsumen. Persetujuan Hambatan Teknis dalam Perdagangan (Agreement on Technical Barriers to Trade/TBT) mengatur agar regulasi, standar, teknik pengujian, dan prosedur sertifikasi yang diberlakukan di tingkat domestik tidak menjadi penghambat bagi perdagangan internasional.
Persetujuan ini menghormati hak-hak anggota untuk menerapkan kebijakan guna memenuhi standar nasional. Untuk mengurangi banyaknya perbedaan kebijakan yang diterapkan, persetujuan TBT menganjurkan anggota untuk mengacu pada standar-standar internasonal yang berlaku dalam menyusun kebijakan nasionalnya tanpa mengurangi tingkat perlindungan yang diberikan. Pada prinsipnya, persetujuan TBT dimaksudkan agar tidak terjadi diskriminasi produk dari luar negeri dan menganjurkan antar anggota untuk saling mengakui prosedur pengujian standar yang diterapkan di masing-masing negara


Lisensi Impor
Persetujuan mengenai Prosedur Lisensi Impor (Agreement on Import Licensing Procdures) mengharuskan peraturan perizinan impor di negara anggota bersifat sederhana/praktis, transparan, dan terprediksi. Persetujuan juga mengharuskan pemerintah untuk memberikan informasi yang cukup jelas kepada publik mengenai prosedur pemberian lisensi impor, serta menotifikasi kepada WTO apabila terdapat peraturan atau prosedur baru terkait lisensi impor
Pada beberapa kasus, izin impor dapat diberlakukan secara otomatis (automatic import licensing) yang diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang berlaku, dan tidak otomatis (non-automatic import licensing). Kedua ketentuan dapat diberlakukan selama tidak memberatkan importir dan meminimalkan ganguan terhadap perdagangan. Persetujuan juga mengatur bahwa proses perizinan tidak boleh memakan waktu lebih dari 30 hari, atau 60 hari jika semua permintaan izin dipertimbangkan secara bersamaan


Ketentuan Penilaian Barang di Pabean (Customs Valuation)
Prosedur penilaian barang impor di pabean dapat menimbulkan persoalan serius apabila tidak diatur dengan baik, seperti pengenaan tarif yang tidak sesuai deskripsi atau kode HS produk. Persetujuan Penilaian Pabean (Customs Valuation Agreement atau Agreement on the Implementation of Article VII of GATT 1994) dibuat dengan tujuan untuk membentuk sistem penilaian barang di pabean yang adil, seragam, netral, dan sesuai dengan kondisi riil, serta melarang penilaian pabean yang tidak jelas atau fiktif.


Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)
Ketentuan asal barang (rules of origin/RoO) adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan asal suatu barang. Ketentuan ini sangat penting karena produk yang berasal dari negara berbeda dapat diberikan perlakuan berbeda, misalnya kuota, tindakan anti-dumping, tindakan imbalan, pemberian tarif preferensi akibat perjanjian free trade agreements/FTAs, dan lain-lain. RoO juga digunakan untuk menyusun data statistik perdagangan dan untuk menentukan label “made in….” pada suatu produk. Persetujuan Ketentuan Asal Barang (Agreement on Rules of Origin) pada intinya mengharuskan anggota untuk bersikap transparan dalam pembuatan RoO-nya dan tidak boleh membatasi atau mendistorsi perdagangan.


Anti-Dumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safeguards)
Meskipun WTO menerapkan berbagai aturan untuk memastikan terciptanya sistem perdagangan internasional yang adil dan terprediksi, namun negara anggota tetap diperbolehkan memberlakukan pengecualian apabila terbukti perdagangan yang dilakukan negara lain merugikan industri domestik. Terdapat 3 (tiga) tindakan yang juga disebut sebagai trade remedies, yaitu

  1. Tindakan untuk melawan dumping (praktik anti-dumping)
  2. Dumping terjadi ketika sebuah perusahaan menjual di negara asal dengan harga yang lebih murah dibandingkan negara pengimpor, sehingga berpotensi merugikan pasar domestik negara importir

    Persetujuan Anti-Dumping (Anti-Dumping Agreement) WTO difokuskan pada tindakan-tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh negara untuk mengatasi dumping. Hal-hal yang diatur termasuk prosedur-prosedur yang harus dijalankan pemerintah, mulai dari inisiasi investigasi, notifikasi, pelaksanaan investigasi, dan mekanisme yang memungkinan pihak tertuduh untuk menyampaikan bukti dan klarifikasi atas tuduhan dumping.

    Pemerintah harus dapat membuktikan terjadinya dumping (misalnya dengan membandingkan harga ekspor suatu produk dengan harga jual produk tersebut di negara asal) serta terjadinya kerugian terhadap pasar domestik. Apabila margin dumping tidak signifikan (dibawah 2% harga ekspor) atau jika volume impor dari suatu produk dumping sangat kecil (kurang dari 3% dari jumlah ekspor negara tersebut ke negara pengimpor), investigasi anti-dumping dapat dihentikan.

    Apabila seluruh prosedur telah dijalankan dan dapat dibuktikan terjadinya dumping dan kerugian terhadap industri domestik, pemerintah dapat menerapkan bea anti-dumping yang meyimpang dari prinsip non-diskriminatif karena bea yang dikenakan bisa melebihi tarif yang berlaku


  3. Tindakan untuk melawan dumping (praktik anti-dumping)
  4. Persetujuan Subsidi dan Tindakan-Tindakan Imbalan (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures) memuat aturan mengenai tindakan-tindakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk melawan tindakan subsidi yang dilakukan negara lain melalui pengenaan bea masuk tambahan. Bagi negara berkembang dengan GNP pe rkapita kurang dari USD 1,000 dikecualikan dari peraturan ini, sehingga diperbolehkan menerapkan subsidi ekspor.

    Terdapat tiga kategori subsidi yang diberlakukan untuk seluruh barang (kecuali produk pertanian yang memiliki pengaturan tersendiri), yaitu:
    • Subsidi yang dilarang (prohibited subsidies) – Umumnya subsidi yang berorientasi ekspor, mengejar target ekspor, atau mengharuskan penggunaan barang-barang domestik ketimbang barang impor termasuk dalam kategori subsidi yang dilarang. Kategori subsidi ini dapat dibawa ke badang penyelesaian sengeketa WTO
    • Subsidi yang dapat ditindak (actionable subsidies) - Pemerintah perlu membuktikan bahwa subsidi yang dilakukan negara lain telah merugikan kepentingan negara pengimpor. Untuk membuktikan terjadinya kerugian dapat dilakukan melalui: 1) kerugian yang dialami industri domestik; 2) kerugian yang dialami oleh negara lainnya yang menjadi korban dalam kompetisi antara dua pihak yang bersaing di pasar negara ketiga; 3) dan kerugian yang dialami negara pengekspor karena negara pengimpor menerapkan subsidi domestik.
    • Subsidi yang diperbolehkan (non-actionable subsidies) – Subsidi yang termasuk dalam kategori ini adalah subsidi yang sifatnya non-spesifik, subsidi yang khusus diberikan untuk riset dan kegiatan pengembangan, subsidi untuk daerah miskin dan terbelakang, dan bantuan yang ditujukan untuk proses adaptasi terhadap peraturan mengenai lingkungan atau hukum yang baru. Non-actionable subsidies tidak dapat diajukan ke badan sengketa WTO. Namun diperbolehkannya subsidi jenis ini harus memenuhi persyaratan tertentu.

  5. Tindakan pengamanan (safeguards)
  6. Negara anggota WTO diperbolehkan untuk melakukan tindakan pengamanan untuk sementara waktu jika industri domestik mengalami kerugian atau terancam dirugikan secara serius (serious injury). Tindakan pengamanan dapat dilakukan jika terjadi kenaikan impor yang luar biasa (kenaikan absolut) ataupun karena terjadi kenaikan pasar impor akibat mengecilnya pasar (kenaikan relatif)

    Tindakan safeguards harus diberlakukan secara terbatas untuk mengatasi kerugian yang dimaksud dan menolong industri domestik yang dirugikan. Tindakan dapat berupa pembatasan volume impor (kuota), namun tidak dapat ditujukan pada suatu produk impor dari negara tertentu saja dan harus berlaku secara non-diskriminatif, serta maksimal hanya berlaku empat tahun (dengan kemungkinan diperpajang menjadi delapan tahun). Selain itu, apabila tindakan pengamanan diberlakukan untuk melindungi industri domestik, sebagai imbalan negara yang dirugikan dapat meminta kompensasi.


Pemeriksaan Prapengapalan (Pre-shipment inspection)
Pemeriksaan Prapengapalan dilakukan oleh suatu perusahaan atau otoritas independen yang ditunjuk pemerintah untuk memeriksa secara rinci mulai dari harga, jumlah, dan kualitas produk yang akan diekspor. Kebijakan ini biasanya digunakan oleh pemerintah negara berkembang untuk menghidari larinya modal asing, penipuan bea masuk, serta melindungi penerimaan negara sebagai akibat kelemahan administratif

Peraturan pemeriksaan prapengapalan yang diatur WTO harus diterapkan secara non-diskriminasi, transparan, melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia, menghindar penundaan pemeriksanaan, menggunakan buku pegangan untuk verifikasi nilai barang, dan menghindari konflik antar sesama pihak pabean


Tindakan Investasi terkait Perdagangan (Trade-Related Investment Measures/TRIMs)
Persetujuan Tindakan Investasi terkait Perdagangan (Agreement on TRIMs) hanya berlaku untuk kegiatan/tindakan investasi yang ada hubungannya dengan perdagangan barang. Pada lampiran Persetujuan TRIMs, terdapat illustrative list yang memuat tindakan TRIMs yang dianggap tidak konsisten dengan ketentuan GATT, khususnya national treatment dan quantitative restriction. Kebijakan TRIMs yang dilarang mencakup kebijakan yang mewajibkan penggunaan/pembelian barang lokal dalam volume/persentase tertentu dalam proses produksinya (atau dikenal dengan local content requirement/tingkat kandungan dalam negeri) atau memaksakan agar investor harus mengekspor sebagian tertentu produksi barangnya (trade balancing requirement).


Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation)
Persetujuan Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation Agreement/TFA) merupakan perjanjian yang relatif baru (sejak tahun 2013) yang ditujukan untuk memperlancar arus perdagangan barang antar sesama anggota WTO dan mengatur berbagai ketentuan bagi kerja sama yang efektif antara lembaga kepabeanan

Hal ini dilakukan melalui penerapan ketentuan untuk mempercepat pergerakan barang, pengeluaran, dan proses clearence barang, termasuk barang transit. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan WTO, penerapan TFA berpotensi meningkatkan ekspor barang global hingga USD 1 triliun setiap tahun, dan menurunkan biaya perdagangan hingga 14.3%.



Jakarta, Oktober 2019
Direktorat Pedagangan, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral
Kementerian Luar Negeri